jurnal otonomi daerah. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan. jurnal otonomi daerah

Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. Ismail Nurdin, M. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. R. 91-102. Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe, Banda Aceh: Banda Publishing, 2013. Selama kurun waktu dua tahun terakhir ini, penyeleng-garaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia berlangsung dalam dinamika yang begitu tinggi. Jurnal Hukum, Vol. Kata autonomi kemudian pengertiannya berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. 28, Nomor 2, Agustus 2015 kemandirian di dalam mendanai dan. 2014. Dampak pengiringnya juga telah mulai dirasakan. Sistem sentralisasi yang diterapkan sebelumnya dianggap sebagai faktor penyebab rendahnya pelayanan publik di daerah karena adanya beberapa faktor. pdf - Supplemental Material. Pakaya Perancang Madya Pada Kantor Wilayah. 1 | 2012 daerah (kabupaten/kota dan propinsi) menjadi sangat strategis. Pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari Pasal 18. , Volume 10 (1), hal 60-68 (2016) 60 PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG. Keempat, kejelasan tempat bagi institusi-institusi pendidikan perlu diformulasikan agar otonomi pendidikan dapat berjalan pada relnya. 1 Tahun 1945, diawal kita merdeka hingga era reformasi. 13 No. 2016, pp. Journal of Governance Innovation . 3 Hal 44-46. Otonomi daerah sesungguhnya sudah sejak lama diterapkan yang semuanya itu berkaitan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah yakni sejak Undang-undang No. Hal itu sesuai dengan misi otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan. Dengan demikian pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan. Menurut Tjahya Supriatna (2012) bahwa Pembaharuan birokrasi pemerintahan daerah dalam penguatan otonomi daerah relevan dengan argumentasi :Thahir, Baharuddin (2019) KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH. Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Otonomi Daerah, Reformasi Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013 xv Kata Kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Muqoyyidin, Andik Wahyun Regional Expansion and Local Autonomy after Reform in Indonesia: Concepts, Empirical Facts and Future Recommendation The. 7 No. 14710/jiip. h. Ganjar Widhiyoga. Terdapat 3 (tiga) hal yang diturunkan sebagai implementasi/ penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu; fungsi produktif bagi rakyat. Kelembagaan perangkat daerah dipandang sebagai. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai. UU No. Pengelolaan batas wilayah daerah sangat penting untuk berbagai urusan pembangunan misalnya pengelolaan sumber daya alam. 2. 2, 2020 18 ANALISIS PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PROVINSI SEBELUM DAN SETELAH OTONOMI DAERAH The Analysis of Provincial Financial Capacity Mapping Before and After Autonomy Regional Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ketentuan. 2, 2016, pp. 11. Otonomi Daerah 2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah . 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia. otonomi masyarakat daerah, bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003, hal. 2, November (2022), 198-211 198 Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme Cynthia Haditaa, Susi Dwi Harijantib a Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email: [email protected] daerah sebagai bentuk otonomi daerah di Negara Indonesia merupakan bentuk sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memajukan nilai serta kemampuan mandiri di daerah. 2, Maret 2015 FEDERAL VERSUS KESATUAN: SEBUAH PROSES PENCARIAN TERHADAP BENTUK NEGARA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Oleh : Indah Sari, SH, M. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 13, Nomor 2 Juni 2005, hlm. 2 | N o . Sani Safitri, ‘Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia’, Jurnal Criksetra, Vol. iv ABSTRAK Didi Antoni. bagaimana perubahan politik hukum pengaturan pemerintahan daerah 5. 1. UU Otonomi Daerah era reformasi telah mengalami beberapa perubahan. Daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera memulal pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam anggaranpendapatandan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. 861-874. 9 No. Jurnal MPD terbit perdana April 2009, Jurnal MPD diterbitkan. Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan. SWATANTRA: Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat is a peer-reviewed journal published by undergraduate as well as magister program of Administration Studies Department of Faculty of Social and. Oleh karenanya penting melembagakan kelembagaan mengenai harmonisasi produk hukum di daerah, agar pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi dan kekhususan daerah tidak tersandera dan bergantung kepada pemerintah pusat. View. Otonomi Khusus di Papua. 5. 21-22. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441 H/2019 M. 2 Jurnal Maksipreneur, Vol. PENDAHULUAN 1 Persoalan mengenai konstitusi merupakan suatu ketegasan yang otonomi daerah selalu menjadi perbincangan menarik dikalangan cendekiawan dan pemikir hukum dari masa keKata Kunci : Kearifan Lokal, Daerah Otonomi Baru, Apau Kayan Semangat otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 adalah pengalihan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengelola kegiatannya secara otonom. Sehingga otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan juga. pdf - Published Version. Abstract. Memang tidak disangkal lagi, bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. 2016. II, No. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. OLEH: SYAHRUL MAULANA. Pemerintahan Daerah yang baik berarti suatu pemerintahan Daerah yang teratur, tiada celanya. Otonomi Daerah”, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 532 JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. otonomi masyarakat daerah, bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. 2, Desember 2013 129 Perda harus dibenahi dan. Kedua UU tersebut telah menyatakan dengan tegas bahwa desentralisasi berada pada level kabupaten. PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) FISIPOL-UIR. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Otonomi Daerah 2. " Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. Si Dr. 3, no. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat. Penerbit : Erlangga, Surabaya Tahun : 2004 Tebal : xiii+345 OTONOMI DAERAH: Perspektif Teoritik dan Empirik Pelaksanaan otonomi daerah di tanahPERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Oleh : R. Kegiatan Penyelenggaraan Upaya. Otonomi daerah atau desentralisasi diimplementasikan dengan tujuan unnrk. Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak May 1, 2011 · Jurnal PamongPraja, Vol. Kata kunci : Otonomi, Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD, IPM Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. Bandung: Nusa Media, 2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 184. 6, No. Sarjana Hukum (S. otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut lebih kreatif dan inisiatif dalam menggali dan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Suasana kebebasan daerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula dengan struktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya Di Indonesia. pemerintahan, laporan teknis, jurnal ilmiah, buku referensi, database, perpustakaan. OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG (THE REORIENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY ON IMPLEMENTATION OF. Review Jurnal. Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai aparat Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan – urusan yang ditugaskan kepadanya. ac. 797-804. Bagi bangsa dan bernegara hukum teramat penting, karena hukum menjadi acuan utama dalam penyelenggaaan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat merupakan landasan dasar dan pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan. dengan hakikat otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai denganJurnal Online; Universitas Gadjah Mada Toggle navigation. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Banyak rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerima opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut, terhitung dari 2013-2017. Dasar hukum tersebut mengatur kekhususan Nusantara yaitu kewenangan, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota negara. 2. Sistem otonomi daerah tertulis secara umum dalam PasalTUGAS PENDIDIKAN PANCASILA ANALISA ARTIKEL OTONOMI DAERAH Oleh : Nama : Danang Kusuma NIM : 1431140042 Kelas : MI-1D PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN 2014 Artikel Asli PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DI BALI. Berpuluh tahun sentralisasi pada era. b. 2, Tahun 2014 280 penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. UU No. Dinamika Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS, Vol. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa , 2001 : 805). Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut : a. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 33 IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH Iwan Henri Kusnadi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Kota Subang, Jawa Barat iwanhenri01@gmail. 4 Dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13 No. Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). OTONOMI DAERAH . Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. com ABSTRAKOtonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Setelah terjadi pemekaran tiga provinsi di Papua, Indonesia kini memiliki 37 provinsi, 416 kota, dan 98 kota. Sesungguhnya Otonomi Daerah,adalah produk anak bangsa yang cemerlang, lahir dari suatu pemikiran intelektual yang peduli dan prihatin akan kelangsungan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Number 4 Article 10 12-30-2018 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIBIDANG. Otonomi daerah atau desentralisasi diimplementasikan dengan tujuan unnrk. 8593 Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah Priyatno Harsasto. Volume 1. Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . Pendahuluan Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Asas Desentralisasi. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. 1. Setelah sepuluh tahun bertahan sebagai aturan terkait pelaksanaan Otonomi Daerah, pada tahun 2014 keluar Undang-Undang baru terkait pengelolaan otonomi. Alexsander Yandra. Gunawan. ini berkait erat dengan pembangunan daerah. Otoda Dalam UU Pemda Baru: Masalah Dan Tantangan Hubungan Pusat Dan Daerah. 1-55 praktek sentralistik itu sebagaimana dikemuka-kan berikut ini: 1. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Otonomi Da er ah di I ndo ne s ia t e lah diat ur da la m u nd a ng - u nda ng , yang dalam perkembangannya telah mengalamiperubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ndraha, Taliziduhu, 2001,. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan. Abstrak Terhitung sejak 1945 – 2017, baru sekitar 48% dari 977 segmen batas daerah di Indonesia yang disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah. POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik (JIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi. Gagasan dan realisasi konsep oto- nomi jatuh bangun, datang dan pergi (Sabarno, 2008 : 60). antara otonomi daerah dan kesejahteraan orang Indonesia. Otonomi Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara,yang didalamnya jelas meng- implementasikan point-point yang ada dalam Pancasila kedalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sampai saat ini belum menyentuh dan belum terukur ataupun teruji. 2, No. bagaimana otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik, ekonomi, social budaya, dan hukum 7. Jakarta: Elex Media Komputindo. Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian, Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang–Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan. Latar Belakang Semenjak era reformasi dimulai dan Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah. Mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, “Hingga saat ini telah terdapat 429 kepala daerah hasil Pilkada yang tertangkap melakukan korupsi,” ucap Ghufron dalam. 150 Ciamis Abstrak Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintahNamun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, otonomi daerah dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat daerah untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Jurnal EKONOM I PEMBANGUNAN Kajian egaraEkonomi N Berkembang Hal: 105 – 108 105 Judul Buku : Otonomi dan Pembangunan Daerah Penulis : Mudrajat Kuncoro,. Tamansiswa No. Memungkinkan kkepemimpinan daerah untuk memberikan jasa. Hoessein, B. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020 DOI: 10. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak untuk mengatur dan mengurus. H. SWATANTRA: Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat is a peer-reviewed journal published by undergraduate as well as magister program of Administration Studies Department of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Email: [email protected] Otonomi Daerah Menurut Para Ahli 1. Amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jelas memberikan kewenangan kepada daerah meskipun belum sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Dapat dicatat dariPemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini bagaimana. kelembagaan otonomi khusus (otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di provinsi daerah istimewa yogyakarta January 2016 Journal of Governance and Public Policy 3(2):304-338Jurnal Desentralisasi dikelola oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara. otonomi daerah adalah berkaitan dengan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah secara lebih terbuka dan berkeadilanOtonomi Daerah Otonomi daerah adalah hak , wewenang serta kewajiban daerah dalam mengurus wilayahnya sendiri sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Simanjuntak, 2010). Siti Zuhro (eds). otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus danJemmy Sondakh, Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Unsrat. 80 JURNAL CRIKSETRA, VOLUME 5, NOMOR 9, FEBRUARI 2016 urusan pemerintah dan. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik ProfetikVolume 1 Nomor1 Tahun 2013 Sakinah Nadir Otonomi Daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah-Daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat Daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern, akan tetapi. 81Kb) Date 2009-03-30. 2. c. Jurnal LEGISLASI INDONESIA ol 1 No. Text (JURNAL DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH) DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH. 4 Banyaknya Perda yang dibatalkan di tengah iklim bernegara dalam bingkai otonomi daerah ini,. 22 Tahun 1999 tersebut mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1999, terlahir Keywords: Otonomi, Peraturan Daerah, Syariah. Martadinata No. yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan. Sutedi, Adrian. FAQ; Masuk dan Daftar; Notifikasi Sesi Pemakaian Komputer. 22 of 1999 as revised by Law No. Konsep otonomi daerah sebenarnya adalah konsep yang bertujuan mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dalam hal pembangunan mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi masyarakat.